Cipaku, Selasa (27 Januari 2026) – Pemerintah Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pemerintah Desa Cipaku, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, serta perwakilan masyarakat. Hadir pula Pendamping Desa Dwi Lestaris, S.Pd. dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Mrebet, Ulyl Ma’rifah, S.E yang turut memberikan pendampingan dan sosialisasi.

Dalam Musdes tersebut, Pemerintah Desa Cipaku menyampaikan laporan realisasi APBDes Tahun 2025 secara rinci kepada masyarakat. Penyampaian ini bertujuan agar masyarakat mengetahui secara langsung penggunaan anggaran desa, sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain laporan realisasi APBDes 2025, forum Musdes juga mensosialisasikan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Disampaikan bahwa Dana Desa yang akan diterima Desa Cipaku pada tahun 2026 mengalami penurunan yang signifikan, yakni hampir turun Rp1,1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa ke depan.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2026, yang menekankan pada program prioritas nasional, penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2026. Penetapan KPM dilakukan melalui musyawarah bersama dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan bantuan dapat tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Melalui Musdes ini, diharapkan terbangun sinergi dan pemahaman bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menyikapi kebijakan anggaran desa. Pemerintah Desa Cipaku berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan desa.